Jakarta | Dalam upaya untuk memahami tantangan, ancaman, dan antisipasi menjelang tahun politik 2024, sebuah diskusi publik yang menggugah pemikiran diadakan. Acara yang bertajuk "Diskusi Publik Bahas Tantangan, Ancaman, dan Antisipasi Menjelang Tahun Politik 2024; Bhinneka Tunggal Ika & Pancasila Sebagai Pilar Kesatuan Bangsa" ini menjadi wadah bagi tiga narasumber yang berbeda untuk berbicara tentang isu-isu krusial yang dapat memengaruhi persatuan dan demokrasi Indonesia.
Diskusi yang diadakan secara offline ini diikuti berbagai kalangan, termasuk akademisi, Pemilih Pemula, Milenial, Aktivis Mahasiswa, dan masyarakat umum yang peduli akan masa depan demokrasi Indonesia. Tiga narasumber utama yang terlibat dalam acara ini memberikan wawasan mendalam tentang permasalahan yang perlu dihadapi negara ini seiring dengan mendekati tahun politik yang penting pada Sabtu, 02 September 2023 di Horison Hotel.
Rifaldi, Ketua Umum Pemuda Indonesia Center menyebut diskusi pemilu sebagai bagian rutin dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, diskusi pemilu adalah salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik dan pemilihan umum.
Dalam pandangannya, diskusi rutin mengenai pemilu memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan politik dan menjadi pemilih yang lebih cerdas.
“Diskusi semacam ini juga dapat menjadi forum bagi warga negara untuk mengajukan pertanyaan kepada para pemimpin dan calon-calon politik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berdasarkan pengetahuan,”paparnya.
Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM, Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri dalam Keynotes Spearkernya menyampaikan pandangannya tentang peran Pancasila sebagai pilar kesatuan bangsa Indonesia.
Ia menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai doktrin atau semata mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan, melainkan sebuah pandangan hidup yang harus diinternalisasi oleh seluruh warga negara.
“Pancasila adalah landasan moral dan etika yang mengikat berbagai elemen masyarakat Indonesia, begitupula dengan jalannya demokrasi. Ini harus selaras dan harus sesuai,” katanya.
Selama diskusi, beliau juga menyoroti pentingnya memahami dan menghargai perbedaan pendapat dalam konteks politik. Dalam sebuah demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi panduan dalam berpolitik.
Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si, Kabag Hubungan Antar Lembaga KPU RI, membahas ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan beragama. Beliau memperingatkan tentang kemungkinan perampasan kebebasan sipil dan upaya pembatasan terhadap pluralisme agama dan pandangan politik. Diskusi mencakup pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi tantangan ini.
Dohardo yang memiliki pengalaman luas dalam bidang hubungan antar lembaga dan politik, memberikan wawasan berharga tentang peran KPU dalam mengawasi dan menjalankan pemilu dengan integritas dan transparansi.
Ia juga membahas pentingnya kerja sama antara KPU dengan berbagai pihak terkait, seperti Bawaslu, lembaga pengawas, dan pihak keamanan, untuk memastikan pemilu berlangsung dengan lancar dan bebas dari kecurangan.
“Kita juga harus menyoroti upaya KPU dalam memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pemilu,” ungkapnya.
Kombes Pol Burkan Rudy Satria, S.IK Penyidik Madya TK II Bareskrim Polri, berbicara tentang antisipasi konflik politik menjelang Pemilu 2024 dan upaya penguatan persatuan bangsa. Beliau menekankan pentingnya dialog politik, rekonsiliasi, dan pendekatan inklusif dalam mencegah potensi konflik. Diskusi juga merinci strategi untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan Indonesia.
Dalam perannya sebagai penyidik yang memiliki pengalaman mendalam dalam menangani kasus-kasus terkait pelanggaran hukum selama pemilu, ia membawa perspektif keamanan dan penegakan hukum yang sangat penting.
Dalam diskusi, ia memberikan wawasan tentang upaya kepolisian dalam menjaga keamanan selama proses pemilu, mencegah tindakan kecurangan, dan menindak pelanggaran hukum yang terjadi selama kampanye dan pemungutan suara. Beliau juga dapat berbicara tentang kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi potensi ancaman terhadap integritas pemilu.
Acara diskusi ini memungkinkan peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan mendiskusikan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan dan ancaman yang diuraikan oleh para ahli tersebut.
Diskusi ini menegaskan bahwa untuk menjaga persatuan dan demokrasi yang kuat, Indonesia harus menghadapi tantangan dengan bijak, mempertahankan nilai-nilai Pancasila, dan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dengan bekerja sama dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala hal, Indonesia dapat meraih masa depan yang lebih baik menjelang tahun politik 2024 yang penting.
Rifaldi juga turut mengucapkan apresiasi kepada Kemendagri, KPU dan Bawaslu serta terkhusus Bareskrim Mabes Polri yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan tersebut.
“Kami dari Pemuda Indonesia Center mengucapkan Apresiasi yang tak terhingga kepada Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan Bareskrim Mabes Polri yang telah memberikan perhatian lebih kepada Pemuda Indonesia Center. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pemuda di Indonesia,” tutupnya.
0 Komentar