Dewi Winarti, M.Pd selaku Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur alumnus Magister Universitas Sunan Giri Surabaya (UNSURI) memaparkan tentang sekilas perjalanan Fatayat dari tahun 2017 hingga penyiapan RAN PE di Jawa Timur tahun 2021.
“ Tiga Tantangan yang kami hadapi yakni Beberapa regulasi yang telah dimiliki oleh Jawa Timur dianggap telah dapat mewakili implementasi perpres No.7 tahun 2021.
Perda Toleransi dan peraturan gubernur PUG dinilai sebagai kecukupan regulasi dalam melakukan pencegahan dan penaggulangan radikalisme dan ekstrimisme. Implementasi RAN PE dalam bentuk RAD atau Pergub dianggap OPD akan menimbulkan tanggung jawab baru, pekerjaan baru, pendanaan dan laporan baru yang akan menambah beban kerja mereka.
Serta Mengikat komitmen pemerintah bersama CSO dalam upaya implementasi RAN PE memerlukan strategi yang tepat agar Jawa Timur sebagai wilayah yang memiliki angka kasus radikalisme dan ekstrimisme dapat segera merespon implemnetasi RAN PE sesuai kondisi Jawa Timur,” ujar Dewi yang juga menjabat menjadi Pengurus MUI Jawa Timur period 2021 hingga sekarang.
Ida Tri Wulandari, S.H., M.E Kepala Bidang Pemberdayaan dan perlindungan perempuan (PPP) DP3AK Provinsi Jawa Timur mengusung tema Upaya Penanganan Konflik dalam Rangka Perlindungan serta Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.
Dalam paparannya Ida menyerukan Motto Tangkas Tuntas serta beberapa Program prioritas yani Stop Stunting, Stop tanpa dokumen kependudukan, Stop Bullying kekerasan pada perempuan dan anak, Stop Pekerja Anak, Stop perkawinan Anak.
Rapat koordinasi dihadiri peserta dari perwakilan Bakesbangpol Kabupaten / Kota dan OPD Anggota Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Konflik Sosial Jawa Timur, Awakmedia dan dipandu Agus Setiawan, S.AB selaku Moderator yang juga menjabat sebagai CEO Rajawalimedia.net dan pengurus Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI).
(Ags/Deni)
0 Komentar